Gagasan pembentukan pasukan militer bersama di dunia Arab kembali mengemuka, terutama setelah Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada 2015 menyerukan perlunya “joint Arab force”.
Berita ini diungkit kembali usai serangan udara Israel di Qatar.
Konteks saat ini memberikan relevansi baru terhadap ide itu. Kawasan Timur Tengah masih menjadi pusat ketegangan geopolitik, dengan isu Palestina-Israel, konflik internal Suriah, serta rivalitas regional yang belum usai. Dalam situasi seperti ini, wacana pasukan Arab bersama kembali dipandang penting sebagai alat untuk merespons krisis secara kolektif.
Meski demikian, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa setiap gagasan persatuan militer Arab kerap berakhir tanpa hasil. Perbedaan kepentingan nasional, rivalitas politik, dan ketidakpercayaan antarnegara membuat konsep itu sulit diwujudkan. Bahkan Arab League sendiri tidak pernah benar-benar mampu mengintegrasikan kekuatan militernya.
Relevansi ide itu kini terlihat pada meningkatnya ancaman non-tradisional, seperti serangan drone lintas batas, perang siber, hingga blokade ekonomi yang bisa melumpuhkan negara. Jika negara-negara Arab tetap bergerak sendiri-sendiri, mereka akan terus menjadi sasaran empuk intervensi asing.
Salah satu kelemahan historis gagasan pasukan Arab adalah kurangnya komando terpadu. Tanpa struktur komando yang jelas, pasukan hanya akan menjadi simbol politik, bukan kekuatan nyata. Oleh karena itu, jika ide 2015 ingin dihidupkan kembali, diperlukan mekanisme kepemimpinan bersama yang tegas dan diterima semua pihak.
Pendanaan juga menjadi masalah klasik. Pada masa lalu, negara-negara Arab kerap berselisih mengenai siapa yang harus menanggung biaya operasi militer. Jika pasukan bersama dibentuk, maka harus ada skema anggaran permanen yang transparan, misalnya melalui dana pertahanan bersama yang dikelola secara kolektif.
Selain itu, konsep pasukan bersama harus dibatasi ruang lingkupnya. Salah satu alasan kegagalan masa lalu adalah karena ide tersebut ingin mengakomodasi terlalu banyak misi sekaligus: dari memerangi terorisme, melindungi perbatasan, hingga mengintervensi konflik domestik. Fokus yang lebih jelas, misalnya hanya pada pertahanan kolektif terhadap agresi eksternal, akan membuat pasukan itu lebih efektif.
Relevansi berikutnya adalah kebutuhan untuk melindungi jalur energi. Kawasan Arab menguasai sebagian besar pasokan minyak dunia, dan keamanan kilang maupun rute pengiriman selalu menjadi target serangan. Pasukan bersama dapat difokuskan pada perlindungan aset strategis ini.
Perbedaan politik antara negara-negara Arab juga harus dikelola dengan bijak. Rivalitas Arab Saudi–Qatar, Mesir–Turki, atau bahkan pendekatan berbeda terhadap Iran sering membuat blok Arab terpecah. Tanpa konsensus minimal, pasukan bersama hanya akan menjadi arena tarik-menarik pengaruh.
Perlu juga dicatat bahwa dunia Arab memiliki sejarah trauma dengan proyek persatuan militer. Dari upaya federasi Mesir-Suriah di masa Gamal Abdel Nasser hingga intervensi kolektif di Lebanon pada 1970-an, hasilnya sering mengecewakan. Maka, belajar dari sejarah adalah syarat mutlak agar tidak mengulangi kegagalan.
Agar tidak menjadi beban, pasukan bersama sebaiknya bersifat modular. Artinya, negara yang bersedia bisa berkontribusi sesuai kapasitas, tanpa memaksa negara lain yang menolak. Dengan begitu, kehadirannya lebih fleksibel dan tidak menimbulkan resistensi.
Selain itu, partisipasi pasukan bisa berbasis misi. Misalnya, negara A hanya ikut serta dalam operasi kemanusiaan, sementara negara B fokus pada pertahanan udara. Mekanisme ini akan mencegah perdebatan panjang mengenai peran masing-masing.
Koordinasi teknologi juga menjadi faktor penting. Dunia Arab perlu mengurangi ketergantungan pada alutsista Barat dengan memperkuat industri pertahanan regional. Jika tidak, pasukan bersama hanya akan menambah ketergantungan baru terhadap pemasok asing.
Kerja sama intelijen merupakan elemen vital lain. Di era perang hibrida, informasi jauh lebih menentukan daripada jumlah pasukan. Jika negara-negara Arab bisa membentuk pusat data bersama untuk ancaman terorisme dan serangan siber, pasukan itu akan punya dasar operasional yang kuat.
Sementara itu, kepercayaan publik juga harus dibangun. Banyak warga Arab skeptis terhadap aliansi militer karena takut digunakan untuk menekan rakyat sendiri. Karena itu, mandat pasukan bersama perlu jelas: hanya untuk mempertahankan wilayah Arab dari agresi luar, bukan untuk mengintervensi politik domestik.
Peran organisasi multilateral seperti Liga Arab atau bahkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bisa menjadi payung hukum. Tanpa legitimasi kelembagaan, pasukan itu akan dianggap alat hegemoni negara tertentu.
Pada akhirnya, ide pasukan Arab bersama tetap relevan di tengah situasi kawasan yang terus bergejolak. Namun, relevansi itu hanya akan bermakna jika diikuti reformasi kelembagaan, skema pendanaan transparan, dan mandat yang terbatas serta jelas.
Jika langkah-langkah tersebut ditempuh, maka pasukan bersama tidak akan menjadi beban seperti di masa lalu. Sebaliknya, ia bisa menjadi simbol nyata kebangkitan solidaritas Arab di bidang pertahanan.
Dengan demikian, wacana yang pernah dilontarkan Al-Sisi satu dekade lalu bisa menemukan momentum baru hari ini. Di tengah tantangan eksternal yang makin kompleks, persatuan militer bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis.
Namun jika kembali terjebak dalam konflik kepentingan dan rivalitas, pasukan itu hanya akan menjadi slogan kosong. Sejarah memberi pelajaran pahit, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki. Dunia Arab kini dihadapkan pada pilihan apakah mau belajar, atau mengulang kegagalan yang sama.
No comments:
Post a Comment