Sejumlah partai dan komponen politik Yaman mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung penuh keputusan Dewan Kepemimpinan Presidensial pada 8 Januari 2026. Pernyataan ini dipublikasikan melalui akun resmi Ketua Majelis Syura Yaman (Parlemen), Dr. Ahmed Obaid Bin Dagher, yang menjadi salah satu rujukan utama penyampaian sikap politik tersebut ke publik.
Dalam pernyataan itu, partai-partai politik menegaskan komitmen mereka terhadap legitimasi konstitusional dan perlindungan perdamaian sosial. Mereka menyatakan dukungan total terhadap seluruh keputusan Dewan Kepemimpinan Presidensial yang diumumkan pada hari yang sama.
Salah satu poin paling menonjol dalam keputusan tersebut adalah pencabutan keanggotaan Dewan dari Aidrous Qasim Al-Zubaidi serta pengalihannya ke proses investigasi. Langkah ini disebut sebagai keputusan kedaulatan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan tuntutan fase kritis yang sedang dihadapi Yaman.
Pernyataan bersama itu menilai keputusan Dewan sebagai upaya memperkuat kehadiran negara dan menjaga kedaulatan keputusan nasional. Partai-partai menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan mencegah pembentukan fakta politik dan keamanan melalui kekuatan di luar kerangka institusi negara yang sah.
Para penandatangan juga menekankan pentingnya menyatukan barisan nasional dan mengarahkan fokus ke musuh utama negara, yakni milisi Houthi. Mereka menyebut perjuangan merebut kembali Sana’a dan seluruh wilayah yang dikuasai sebagai pertempuran nasional yang menyatukan seluruh rakyat Yaman.
Dalam konteks itu, penegakan otoritas negara di seluruh wilayah nasional dipandang sebagai kewajiban konstitusional yang tidak bisa ditunda. Penguatan institusi sipil, militer, dan keamanan dianggap krusial untuk melindungi warga dan menjaga aset publik.
Pernyataan tersebut juga menyoroti bahaya konflik internal dan kekacauan keamanan yang hanya akan menguntungkan proyek kudeta Houthi. Oleh karena itu, stabilitas domestik disebut sebagai prasyarat mutlak bagi keberlangsungan negara.
Partai-partai politik menegaskan bahwa keputusan Dewan Kepemimpinan Presidensial tidak menargetkan kelompok politik, sosial, atau wilayah tertentu. Mereka juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan isu Selatan yang disebut sebagai persoalan adil dan sah.
Isu Selatan, menurut pernyataan tersebut, hanya dapat diselesaikan melalui jalur politik dan dialog yang bertanggung jawab. Keputusan Dewan justru diarahkan untuk menegakkan prinsip monopoli negara atas senjata dan penggunaan kekuatan.
Penyatuan komando militer dan keamanan di bawah payung legitimasi negara dinilai sebagai langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman. Lingkungan ini diharapkan mampu mendukung proses politik yang serius dan menyeluruh di masa depan.
Dalam pernyataan yang disebarluaskan melalui akun Dr. Ahmed Obaid Bin Dagher itu, para pihak juga menyampaikan apresiasi kepada koalisi Arab. Mereka secara khusus memuji peran Arab Saudi dalam mendukung legitimasi Yaman.
Koalisi Arab dinilai berkontribusi besar dalam menjaga keamanan, melindungi warga sipil, dan mencegah meluasnya konflik. Dukungan ini dianggap sejalan dengan upaya pemulihan negara dan stabilitas kawasan.
Pernyataan tersebut juga memuat seruan kepada seluruh kekuatan nasional agar mengutamakan kepentingan umum. Seluruh pihak diminta untuk berdiri di belakang institusi negara dan kepemimpinan sah Dewan Kepemimpinan Presidensial.
Presiden Dewan, Rashad Mohammed Al-Alimi, disebut secara eksplisit sebagai figur yang harus didukung dalam fase krusial ini. Setiap tindakan yang melemahkan front internal diperingatkan hanya akan mengalihkan fokus dari misi nasional utama.
Dalam bagian lain, pernyataan itu memuji peran Pasukan Perisai Nasional. Pasukan ini dinilai menjadi pilar penting dalam upaya membangun kembali dan menyatukan institusi militer dan keamanan Yaman.
Kedisiplinan pasukan tersebut di bawah struktur komando legitimasi negara dianggap sebagai contoh institusionalisasi kekuatan bersenjata. Mereka disebut siap menjalankan tugas pengamanan kota dan perlindungan warga.
Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Brigade Giants. Pasukan ini dipuji atas profesionalisme dan respons cepat dalam menjaga keamanan Aden sebagai ibu kota sementara.
Langkah Brigade Giants mengisi kekosongan keamanan dan mencegah kekacauan dipandang sebagai tindakan krusial. Operasi tersebut disebut dilakukan berdasarkan keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata untuk memastikan keamanan kota.
Para penandatangan menegaskan bahwa negara adalah payung bersama seluruh rakyat Yaman. Supremasi hukum dan kehadiran penuh negara disebut sebagai satu-satunya jaminan stabilitas dan keamanan.
Di akhir pernyataan, partai-partai menegaskan tidak ada jalan menuju perdamaian dan kemitraan politik tanpa legitimasi yang bersatu dan kuat. Negara yang hadir dan berdaulat penuh dipandang sebagai syarat mutlak bagi masa depan Yaman.
Pernyataan bersama yang disebarluaskan melalui akun resmi Ketua Majelis Syura ini ditandatangani oleh 15 partai dan komponen politik. Dukungan luas tersebut mencerminkan upaya membangun konsensus nasional di tengah dinamika politik dan keamanan Yaman yang terus berubah.
Berikut nama-nama partai dan komponen politik yang tercantum sebagai penandatangan pernyataan tersebut:
1. Partai Kongres Rakyat Umum (General People’s Congress)
2. Kongregasi Yaman untuk Reformasi (Islah)
3. Partai Al-Rashad Yaman
4. Partai Keadilan dan Pembangunan
5. Koalisi Nasional Selatan
6. Gerakan Kebangkitan untuk Perubahan Damai
7. Partai Solidaritas Nasional
8. Partai Persatuan Yaman
9. Persatuan Kekuatan Rakyat
10. Partai Perdamaian dan Pembangunan
11. Partai Baath Arab Sosialis
12. Partai Baath Arab Sosialis Nasionalis
13. Partai Rakyat Demokratik (Hashd)
14. Dewan Nasional Umum Shabwa
15. Partai Republik

No comments:
Post a Comment