Sekilas, langkah Rapid Support Forces (RSF) di Sudan dan Southern Transitional Council (STC) di Yaman kerap disamakan sebagai manuver milisi menantang negara, namun keduanya bergerak di jalur yang sangat berbeda: RSF tumbuh sebagai “negara dalam negara” yang berakar di jantung kekuasaan Khartoum, sementara STC beroperasi sebagai aktor politik-militer regional yang kekuatannya bergantung pada ruang lokal, kompromi elite, dan keseimbangan kekuatan eksternal.
Perbedaan utama mengapa SAF Sudan tidak mampu segera menguasai Khartoum, sementara PLC Yaman dengan dukungan Saudi relatif bisa mengendalikan Hadramaut dan Mahra, terletak pada struktur kekuatan, legitimasi lokal, dan sifat konflik.
Pertama, RSF di Sudan bukan sekadar milisi pinggiran, tetapi kekuatan paramiliter yang sejak lama terintegrasi ke dalam negara. RSF lahir dari Janjaweed, dilegalkan, dibiayai negara, diberi pangkat, senjata berat, dan ditempatkan di jantung Khartoum jauh sebelum perang pecah. Akibatnya, saat konflik meletus, RSF sudah menguasai bandara, istana, permukiman elite, dan jalur logistik. Pesawat SAF memang unggul di udara, tetapi tidak efektif dalam perang kota padat tanpa menghancurkan ibu kota sendiri dan menewaskan warga sipil.
Kedua, SAF kehilangan monopoli kekerasan di darat. Banyak unit infanteri SAF di Khartoum lemah, terfragmentasi, atau terkepung, sementara RSF unggul dalam perang urban, mobilitas cepat, dan infiltrasi permukiman sipil. Serangan udara tanpa kontrol darat justru memberi ruang RSF bersembunyi di kawasan sipil, sehingga SAF terjebak dilema militer dan politik.
Sebaliknya, di Yaman, STC di Hadramaut dan Mahra tidak memiliki dominasi struktural seperti RSF di Khartoum. Wilayah itu secara historis bukan basis inti STC, dan kekuatan lokal—baik militer, suku, maupun elite—lebih cair dan bisa dinegosiasikan. Ketika PLC bergerak dengan payung legitimasi internasional dan dukungan langsung Saudi (logistik, tekanan politik, dan jaminan keamanan), banyak aktor lokal memilih tidak melawan secara terbuka.
Selain itu, Saudi mengontrol ruang udara, perbatasan, dan suplai ekonomi Hadramaut–Mahra, sehingga eskalasi bisa dicegah sejak awal. Ini berbeda dengan Sudan, di mana tidak ada penjamin eksternal tunggal yang mampu atau mau memaksa RSF mundur dari Khartoum, sementara negara-negara luar justru terpecah kepentingannya.
Singkatnya, RSF adalah “negara dalam negara” yang sudah berakar di pusat kekuasaan, sedangkan langkah STC di Hadramaut–Mahra lebih bersifat ekspansi politik yang masih bisa dipatahkan lewat kombinasi legitimasi, tekanan regional, dan kalkulasi elite lokal. Itulah sebabnya SAF tidak bisa “menyapu bersih” Khartoum dengan cepat meski punya pesawat, sementara PLC relatif punya ruang manuver lebih besar di timur Yaman.
No comments:
Post a Comment