Di tengah rapuhnya struktur negara Yaman pascaperang, Hadramaut dan Shabwa tampil sebagai dua provinsi yang menunjukkan wajah politik berbeda dibanding wilayah konflik lain. Di sini, jabatan wakil gubernur dan posisi strategis sipil tidak semata diisi oleh birokrat atau perwira militer, melainkan kerap diambil dari kepala suku dan figur adat berpengaruh.
Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari realitas sosial Yaman bagian timur, di mana legitimasi kekuasaan masih sangat bergantung pada penerimaan kabilah. Pemerintah pusat maupun Dewan Kepemimpinan Presidensial menyadari bahwa tanpa restu adat, kebijakan negara sulit berjalan di lapangan.
Di Hadramaut, wakil gubernur sering dipilih dari tokoh yang memiliki pengaruh kuat di wadi maupun pesisir. Mereka biasanya bukan komandan milisi, melainkan figur yang dihormati lintas kabilah dan mampu menjadi penengah dalam konflik sosial maupun politik.
Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibanding menempatkan figur militer murni, karena Hadramaut selama ini relatif stabil dan sensitif terhadap kehadiran aktor bersenjata dari luar daerah. Tokoh adat dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat lokal, dan aktor regional.
Sementara itu, di Shabwa, pola yang sama juga terlihat, meski dengan karakter berbeda. Provinsi kaya energi ini memiliki tradisi sheikhdom yang kuat, sehingga kepala suku besar kerap dilibatkan langsung dalam pemerintahan daerah, termasuk sebagai wakil gubernur atau pejabat kunci non-formal.
Keterlibatan kepala suku di Shabwa tidak bisa dilepaskan dari faktor minyak dan gas. Infrastruktur energi membutuhkan jaminan keamanan berbasis adat, dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh figur yang punya otoritas langsung atas kabilah bersenjata.
Selain kepala suku, keturunan sultan dan keluarga kesultanan lama juga masih memiliki ruang dalam politik lokal. Di Hadramaut, garis keturunan Kesultanan Qu’aiti dan Kathiri memang tidak lagi berkuasa secara formal, tetapi tetap memegang posisi simbolik yang kuat.
Para keturunan sultan ini sering muncul sebagai penasihat, tokoh rekonsiliasi, atau pejabat sipil yang berfungsi menenangkan ketegangan antarwilayah. Kehadiran mereka dianggap netral dan tidak terlalu melekat pada faksi bersenjata tertentu.
Dalam konteks politik Yaman yang terfragmentasi, figur semacam ini menjadi aset penting. Mereka membawa legitimasi sejarah yang masih dihormati, terutama oleh generasi tua dan komunitas adat konservatif.
Di Shabwa, peran keturunan sultan memang lebih terbatas dibanding Hadramaut. Struktur sosialnya lebih menonjolkan sheikh kabilah aktif daripada simbol kerajaan lama. Namun, keturunan elite tradisional tetap bisa mendapatkan posisi selama memiliki jaringan sosial yang relevan.
Pemerintah Yaman memanfaatkan realitas ini sebagai jalan tengah. Ketimbang memaksakan model negara modern sepenuhnya, mereka mengadopsi sistem hibrida yang menggabungkan administrasi negara dan struktur adat.
Langkah ini juga menjadi cara untuk menahan ekspansi kelompok bersenjata seperti STC yang cenderung mengandalkan kekuatan militer dan dukungan eksternal. Dengan melibatkan elite adat, ruang manuver aktor milisi di wilayah timur menjadi lebih terbatas.
Namun, pendekatan ini bukan tanpa risiko. Ketergantungan pada figur adat bisa memperkuat politik patronase dan menghambat reformasi birokrasi. Kekuasaan sering kali bersifat personal, bukan institusional.
Di sisi lain, bagi masyarakat lokal, model ini justru dianggap lebih realistis. Negara yang lemah membutuhkan perantara yang dipercaya, dan dalam konteks Yaman, kepercayaan itu masih melekat pada suku dan garis keturunan.
Peran kepala suku dan keturunan sultan juga mencerminkan kegagalan negara modern Yaman membangun kontrak sosial yang solid sejak sebelum perang. Kekosongan itu diisi oleh struktur tradisional yang sudah berakar ratusan tahun.
Dalam banyak kasus, keputusan keamanan, distribusi bantuan, hingga penyelesaian sengketa tanah lebih efektif dilakukan lewat jalur adat ketimbang pengadilan formal. Hal ini memperkuat posisi elite tradisional dalam pemerintahan daerah.
Meski begitu, kekuasaan mereka tetap memiliki batas. Jabatan strategis militer dan keamanan keras biasanya tetap berada di tangan aktor yang didukung koalisi regional, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Artinya, peran kepala suku dan keturunan sultan lebih bersifat penyangga stabilitas sosial, bukan pengendali penuh kekuasaan. Mereka bekerja di ruang abu-abu antara negara, milisi, dan masyarakat.
Ke depan, masa depan Hadramaut dan Shabwa sangat bergantung pada apakah model hibrida ini mampu bertahan. Jika negara menguat, peran adat bisa menyusut. Jika konflik berlanjut, elite tradisional justru akan semakin dibutuhkan.
Dalam kondisi Yaman hari ini, politik tidak hanya soal senjata dan kursi kekuasaan, tetapi juga tentang nasab, kehormatan, dan kemampuan meredam konflik. Di Hadramaut dan Shabwa, itulah mata uang kekuasaan yang masih berlaku.
No comments:
Post a Comment